PROSES ADOPSI SIMENDIT UNTUK INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES

#SIMENDIT #MMC-SIPID #INVESTIGASI #ANTIKORUPSI #SEHATTANPAKORUPSI

Selasa tanggal 27 Februari 2018 bertempat di ruang rapat 306, Inspektur III mengundang Inspektur Investigasi Ibu Rarit Gempari selaku penggagas Sistem Manajemen Audit (SIMENDIT) untuk mensosialisasikan SIMENDIT kepada seluruh jajaran Inspektorat III. Sebelumnya sosialisasi SIMENDIT telah dilaksanakan dengan Inspektorat I dan Inspektorat IV.

Acara dimulai dengan pemaparan tentang SIMENDIT oleh Ibu Rarit Gempari, dilanjutkan dengan penyampaian tutorial penggunaan SIMENDIT oleh Auditor Inspektorat Investigasi Natalia Melani, serta dilanjutkan dengan testimoni penggunaan SIMENDIT oleh dr. Abdul Jamaludin dan Achmad Suryaman. Pada sesi diskusi, salah satu Auditor Inspektorat III menyampaikan antusiasme agar SIMENDIT dapat segera digunakan untuk mendukung pelaksanaan audit di Inspektorat III. Inspektur III pun menyambut baik terhadap pengembangan SIMENDIT karena dapat memudahkan dalam melakukan pemantauan terhadap audit dan auditor yang sedang bertugas.

Semoga SIMENDIT dapat segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. 

PRE ASSESSMENT SATUAN KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK PADA BAPELKES SEMARANG

#SIMENDIT #MMC-SIPID #INVESTIGASI #ANTIKORUPSI #SEHATTANPAKORUPSI

Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang merupakan salah satu UPT bidang pelatihan kesehatan Kementerian Kesehatan RI memiliki sejarah yang panjang.

Dimulai pada masa perang kemerdekaan di mana pusat pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta, Kementerian Kesehatan di dalam struktur organisasinya mempunyai bagian yang bernama Usaha Hygiene dan Pendidikan Kesehatan Rakyat (UHPKR) sampai dengan keluarnya Permenkes Nomor 2361/Menkes/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 ditetapkan Bapelkes Semarang sebagai UPT eselon III a Kementerian Kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Sebagai tindak lanjut Pengusulan Bapelkes Semarang oleh Badan PPSDM Kesehatan sebagai Satuan Kerja berpredikat menuju WBK, Tim dari Inspektorat Investigasi, Itjen Kemenkes melakukan penilaian awal/ Pre Assessment kepada satker Bapelkes Semarang, tepatnya pada tanggal 6 s.d 8 Februari 2018.  Penilaian ini dimaksudkan untuk melihat kesiapan awal dari Bapelkes Semarang dari sisi dokumen juga persepsi pelayanan oleh pengguna sarana diklat,

Kegiatan dimulai pada tanggal 6 Februari 2018 diawali dengan entri meeting  dengan seluruh pegawai dan juga Pejabat Struktural dilingkungan Bapelkes Semarang kemudian dilanjutkan dengan desk reviu dan survei eksternal yang dilakukan pada 30 mahasiswa yang sedang mengikuti diklat.

Dalam sambutannya pada tanggal 7 Februari 2018,  Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang yakni Taufik Hidayat, SKM, M.Kes menyampaikan bahwa seluruh pegawai memiliki tekad untuk dapat meraih satuan kerja menuju WBK tahun 2018. Para pegawai juga termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi pada tahun 2018, terutama inovasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada para pengguna.

Selain melakukan penilaian awal, Tim juga melakukan pemaparan kembali terkait tahapan yang harus dilakukan serta aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian Satuan Kerja menuju WBK. Selain itu, Tim melakukan pemaparan lebih lanjut terkait aspek yang dinilai yakni Whistleblowing System (WBS) untuk menambah pemahaman para pegawai.

Secara keseluruhan, semangat seluruh pegawai sudah cukup baik dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi pada Bapelkes Semarang. Catatan penting ialah dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan dan tim ZI Bapelkes Semarang untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi pada satuan kerjanya. Beberapa langkah awal telah dilakukan seperti membuat sistem pengaduan masyarakat, WBS, benturan kepentingan yang sebelumnya tidak ada. Namun komitmen seluruh pegawai dibutuhkan agar sistem ini tetap berjalan. Dan Pimpinan serta Tim ZI satuan kerja diharapkan dapat menjadi motor penggerak demi terciptanya perbaikan manajemen dan pelayanan pada Bapelkes Semarang.

Semoga Reformasi Birokrasi pada Bapelkes Semarang yang sudah dimulai dapat terwujud dan pada akhirnya Bapelkes Semarang dapat meraih Satuan Kerja berpredikat Menuju WBK Tahun 2018.

VISITASI INSPEKTUR JENDERAL KE INSPEKTORAT INVESTIGASI KEMENKES RI

#SIMENDIT #MMC-SIPID #INVESTIGASI #ANTIKORUPSI #SEHATTANPAKORUPSI

Setelah dilantik oleh Menteri Kesehatan RI Senin 19 Februari 2018, pada hari Rabu 21 Februari 2018 Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Bapak drg. Oscar Primadi, MPH melakukan visitasi ke Inspektorat Investigasi. Dalam kesempatan ini, dilakukan perkenalan singkat dengan para Auditor, Kasubag TU serta staf TU di Inspektorat Investigasi.

Selamat Bapak drg. Oscar Primadi, MPH. Semoga dapat memberikan semangat baru di Inspektorat Jenderal dalam menciptakan birokrasi bersih dan akuntabel.

PROSES ADOPSI SIMENDIT UNTUK INSPEKTORAT IV ITJEN KEMENKES

#SIMENDIT #MMC-SIPID #INVESTIGASI #ANTIKORUPSI #SEHATTANPAKORUPSI

Senin tanggal 19 Februari 2018 bertempat di ruang rapat 312, Inspektur IV mengundang Ibu Rarit Gempari selaku penggagas Sistem Manajemen Audit (SIMENDIT) untuk melakukan sosialisasi SIMENDIT sekaligus sosialisasi WBK/WBBM. Sosialisasi SIMENDIT ini merupakan salah satu proses sebelum dilakukannya adopsi oleh Inspektorat IV Itjen Kemenkes RI, dengan tujuan untuk memberikan wawasan tentang latar belakang dibangunnya SIMENDIT, manfaat apa saja yang diberikan oleh SIMENDIT, dan bagaimana SIMENDIT telah diimplementasikan di Inspektorat Investigasi.

Setelah paparan SIMENDIT yang disampaikan oleh Ibu Rarit Gempari, demo serta testimoni oleh Auditor Inspektorat Investigasi Achmad Noor Cholid selama menggunakan SIMENDIT, selanjutnya dilakukan diskusi interaktif dan menjawab berbagai pertanyaan dari para Auditor Inspektorat IV. Salah satu pertanyaan dilontarkan oleh Auditor Inspektorat IV terkait kekhawatiran keamanan SIMENDIT terhadap virus/hacker. Ibu Rarit Gempari menanggapi bahwa tidak perlu dikhawatirkan lagi karena saat ini sudah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pengamanan terhadap SIMENDIT.

Semoga proses adopsi SIMENDIT oleh Inspektorat IV dapat segera terwujud sehingga dapat diperoleh berbagai manfaat antara lain terlaksananya audit yang lebih berkualitas, dokumentasi KKA yang lebih baik, terjaga kerahasiaannya, dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien.

RSUP SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN ANTARA SEJARAH PELAYANAN DAN PENDIDIKAN KESEHATAN UNTUK MEWUJUDKAN WBK MENUJU WBBM

                #SIMENDIT #MMC-SIPID #INVESTIGASI #ANTIKORUPSI #SEHATTANPAKORUPSI

Semua ini adalah cerita tentang usaha bersama mewujudkan mimpi dengan bermodalkan semangat dan kemauan yang keras dari semua pihak di RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten, setelah lebih dari setahun berjuang mewujudkan impian sebagai satuan kerja berpredikat WBK, pada tahun 2017 impian itu terwujud dengan diraihnya predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kini di awal tahun 2018, RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten kembali mengukir mimpi merajut asa untuk mewujudkan RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Di awali dengan proses pendampingan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada bulan Januari 2018 ini, Direktur Utama  RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan dibantu pejabat struktural dan sejumlah staf bersama membangun semangat untuk mewujudkan RSUP sebagai Rumah Sakit Tipe A, meraih Akreditasi, dan predikat WBBM.

Tahun 2018, benar-benar tahun perjuangan yang berat bagi RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten karena begitu banyak impian yang harus diraih di tahun ini. Namun dengan semangat dan kerja keras seperti semangat Dr. RT Soeradji  Tirtonegoro sebagai nama yang menginspirasi Rumah Sakit ini, sebagai pejuang kesehatan yang gigih berjuang untuk negeri. Semangat ini berawal dari sejarah nama besar pejuang kesehatan untuk mewujudkan mimpi besar  RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten berpredikat WBBM Tahun 2018. “Semoga semangat dari nama besar pahlawan kesehatan telah menginspirasi RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.” 

Oleh:

dr. Abdul Jamaludin

Gedung warisan bersejarah sejak jaman Belanda yang saat ini difungsikan sebagai gedung Direktorat RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten

Dr. RT Soeradji  Tirtonegoro

PENDAMPINGAN TERHADAP SATUAN KERJA YANG DIUSULKAN SEBAGAI SATKER BERPREDIKAT MENUJU WBBM TAHUN 2018 DI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) JAKARTA

#SIMENDIT #MMC-SIPID #INVESTIGASI #ANTIKORUPSI #SEHATTANPAKORUPSI

Reformasi Birokrasi (RB) adalah merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Sejalan dengan itu sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat WBK tahun 2017 oleh TPN maka Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BPPK) Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, atas dasar tersebut pada tahun 2018 BPPK Jakarta bertekad untuk meningkatkan status WBK menjadi WBBM.

Sebagai persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi satuan kerja WBBM adalah telah mendapatkan predikat WTP dari BPK atas opini Laporan Keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut dan mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal “CC” dan kedua syarat tersebut telah dipenuhi oleh BPPK Jakarta. Sedangkan syarat satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satker WBBM adalah nilai total (pengungkit dan hasil ) adalah 85, nilai komponen hasil “Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN” adalah 18, Nilai sub komponen Persentasi TLHP adalah 3,5 dan Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan Publik kepada masyarakat” minimal 16.

Untuk bisa mendapatkan predikat WBBM Inspektorat Jenderal berupaya untuk selalu melakukan pendampingan kepada satker BPPK Jakarta, hal tersebut dilakukan pada awal tahun 2018 yaitu tepatnya pada tanggal 18 s.d 19 Januari 2018. Acara dibuka oleh kepala BPPK Jakarta bapak Drs. Zaenal Komar, Apt, MA pukul 09.00 dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Tim Inspektorat Jenderal dan dilanjutkan dengan desk reviu kepada 6 pokja yang bertanggungjawab terhadap 6 indikator pada hari I dan hari ke II.

Pada sambutannya Kepala BPPK Jakarta menyampaikan bahwa adanya tekad besar dari seluruh warga / pegawai BPPK Jakarta untuk dapat meraih WBBM tahun 2018, kemudian dengan melakukan inovasi-inovasi baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan pada tahun 2018 yang berkaitan dengan pelayanan kepada pengguna layanan.

Proses pendampingan oleh Tim Inspektorat Jenderal berdasarkan atas kelemahan/ kekurangan pada hasil evaluasi pemenuhan indicator WBK/ WBBM (self assessment tahun 2017) untuk kemudian dilakukan reviu kembali atas upaya-upaya yang telah dilakukan BBPK Jakarta dan penerapan konkretnya di kegiatan sehari-hari dalam bentuk layanan kepada  masyarakat sebagai pengguna layanan.

Setelah desk reviu Tim juga melakukan kunjungan lapangan namun tim belum bisa melakukan wawancara kepada pengguna (para peserta diklat) dikarenakan sampai dengan akhir Januari 2018 belum ada jadwal untuk pelaksanaan diklat di BPPK Jakarta, sehingga Tim Inspektorat Jenderal hanya dapat memberikan masukan terkait agar hasil survei kepuasan masyarakat dapat disampaikan kembali kepada masyarakat luas dan pengguna layanan dengan cara mempublikasikan hasil survei tersebut di berbagai media publikasi yang dimiliki BPPK Jakarta.

Atas persyaratan satker WBBM bahwa nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan Publik kepada masyarakat” minimal 16. Dianggap perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya antara lain:

a.  Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah.

Kondisi birokrat yang memiliki kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan publik berkualitas.

Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai adalah masalah attitude atau perilaku. Diperlukan sikap dan mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian layanan

b.  Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.

c.  Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

d.  Melakukan inovasi-inovasi yang menunjang terhadap kualitas pelayanan.

Oleh : Yuli Kurniawan & dr. Abdul Jamaludin

PROSES ADOPSI SIMENDIT UNTUK INSPEKTORAT I KEMENKES

#SIMENDIT #MMC-SIPID #INVESTIGASI #ANTIKORUPSI #SEHATTANPAKORUPSI

Senin tanggal 12 Februari 2018 bertempat di ruang rapat 306, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Manajemen Audit (SIMENDIT) sebagai tindak lanjut atas komitmen bersama seluruh jajaran Inspektorat Jenderal untuk mengimplementasikan SIMENDIT. Inspektur I beserta para auditornya hadir dalam sosialisasi ini. Disampaikan ketertarikannya terhadap SIMENDIT yang dapat memudahkan pelaksanaan audit.

Ibu Rarit Gempari selaku penggagas SIMENDIT mengupas tentang latar belakang dibangunnya SIMENDIT sampai dengan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari SIMENDIT. Kemudian acara dilanjutkan dengan testimoni melalui demo aplikasi SIMENDIT oleh Achmad Noor Cholid Auditor di Inspektorat Investigasi selama menggunakan SIMENDIT dalam penugasan audit.

Dilaksanakannya sosialisasi SIMENDIT ini dapat memberikan wawasan bagi Auditor di Inspektorat I sebelum SIMENDIT diadopsi dan diimplementasikan. Selanjutnya sosialisasi SIMENDIT akan diselenggarakan pada tanggal 19 Februari  2018 untuk Inspektorat IV dan tanggal 27 Februari untuk Inspektorat III.