Round Table Discussion "Fraud Risk Assessment"

AUDITOR INSPEKTORAT INVESTIGASI IKUT SERTA DALAM PENYELENGGARAAN DIKLAT EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2019

#antikorupsi #asnkerentanpakorupsi #sehattanpakorupsi #investigasi

#simendit #mmc_sipid

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali menyelenggarakan agenda Diklat Subtansi Teknis Pengawasan: Evaluasi atas Implementasi SAKIP bagi Pegawai Itjen Kementerian Kesehatan di New Ayuda Hotel Bogor tanggal 28 Januari s.d. 1 Februari 2019. Peserta diklat berjumlah 30 orang auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkes termasuk 6 (enam) orang auditor pertama Inspektorat Investigasi yang baru dilantik pada bulan Agustus 2018 yang lalu. Meskipun Evaluasi atas Implementasi SAKIP tidak dilakukan oleh auditor di Inspektorat Investigasi, ilmu ini perlu diketahui oleh para auditor. Diklat dibuka secara resmi oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP, Djoko Prihardono, Ak., M.Com., dan Sekretaris Itjen Kemenkes RI, Heru Arnowo, SH, MM.

Pelaksanaan diklat dimulai pada hari Senin 28 Januari 2019. Pada hari pertama, peserta diminta menjawab pertanyaan pada lembar pretest untuk mengetahui gambaran awal pemahaman peserta terkait materi diklat. Adapun materi yang dipelajari selama 5 (lima) hari penyelenggaraan diklat adalah:

1. Overview SAKIP dan Evaluasi Implementasi SAKIP
2. Evaluasi Perencanaan Kinerja
3. Evaluasi Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi atas Evaluasi Kinerja Internal dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja
5. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Selama pelaksanaan diklat, para peserta aktif dalam proses diskusi dengan widyaiswara. Peserta berharap diklat ini dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta persamaan persepsi bagi auditor di lingkungan Itjen Kemenkes dalam melaksanakan evaluasi atas implentasi SAKIP di unit-unit kerja Kementerian Kesehatan. Diklat diakhiri dengan pelaksanaan post test sebagai bentuk evaluasi atas materi yang diberikan.

Diklat ditutup secara resmi pada 1 Februari 2019. Pada penutupan diklat, panitia penyelenggara mengumumkan dan memberikan apresiasi kepada 3 (tiga) orang peserta diklat yang memperoleh nilai pre dan post test terbaik. Auditor Inspektorat Investigasi berhasil menyabet penghargaan terbaik pertama atas nama Ayu Suci Ramadhani dan terbaik ketiga atas nama Laurent Renato Sitorus.

Selamat untuk kedua auditor Inspektorat Investigasi tersebut. Semoga ilmu yang didapat dapat disampaikan kepada auditor lain.

Kontributor : Laurent

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN/PENDAMPINGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

#simendit #mmcsipid #antikorupsi #sosialisasipedoman

#asnkerentanpakorupsi #inspektoratinvestigasi #sehattanpakorupsi

Kamis, (10/1/2018) Inspektorat Investigasi menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Permenkes Nomor 28 Tahun 2018 Pedoman Pembinaan/Pendampingan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.  Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh auditor dan staf Inspektorat Investigasi, perwakilan auditor Inspektorat III dan perwakilan APTLHP. Acara dibuka oleh Inspektur Investigasi (drg. Rarit Gempari, MARS). Dalam arahannya menyampaikan bahwa Pedoman Pembinaan/Pendampingan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan ini sangat penting untuk Itjen karena nantinya akan menjadi pedoman yang dipedomani dan dilaksanakan termasuk temuan hasil investigasi.

Bapak Heri Radison, SKM, MKM (Inspektur III) dalam paparannya menjelaskan tentang pentingnya pedoman ini dan juga proses pembuatan pedoman ini sampai ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

Tujuan dibuatnya pedoman ini adalah sebagai panduan bagi APIP Kemenkes yang akan melaksanakan pembinaan/pendampingan penyelesaian KN dan Untuk mempercepat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi KN. Saat ini nilai Kerugian Negara hasil pemeriksaan baik BPK, BPKP maupun Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan masih sangat besar dengan nilai akumulasi KN per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,006 T.

Mekanisme penyelesaian KN yang ada saat ini dianggap mati suri sehingga tidak optimal dalam penyelesaian KN. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018 Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan momentum emas bagi Inspektorat Jenderal untuk mempercepat penyelesaian KN di lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk itulah diterbitkan pedoman pendampingan/pembinaan penyelesaian KN di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan amanat dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2018 untuk penyelesaian KN selanjutnya dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yaitu Tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara. TPKN dibentuk oleh PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan. TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. Dengan adanya TPKN Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang selama ini dibuat oleh auditor sebagai salah satu alternatif untuk mempercepat penyelesaian KN karena belum adanya instrumen yang mengatur. Nantinya SKTJM akan diterbitkan oleh TPKN di satuan kerja masing-masing. Dalam membuat SKTJM sedikitnya memuat materi:

—   Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

—   Jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

—   Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;

—   Pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

—   Pernyataan dari  Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

Ketentuan dalam membuat SKTJM jika kerugian negara diakibatkan karena melanggar hukum, bahwa penggantian  kerugian paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. Namun jika kerugian negara diakibatkan karena Kelalaian, maka penggantian  kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Dijelaskan juga mengenai penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yaitu surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri /Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan dan diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN. Penggantian kerugian negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 hari sejak diterbitkannya SKP2KS. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. SKP2K diterbitkan paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pimpinan unit organisasi/unit kerja yang memiliki tugas fungsi di bidang: pengawasan internal, keuangan, hukum dan  kepegawaian. MPPKN Kementerian Kesehatan di ketuai oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

—  penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

—  penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan

—       Penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.

Diakhir paparan, disampaikan juga KN yang kedaluwarsa dimana KN akan menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan  Kepala Satuan  Kerja  mengenai adanya Kerugian Negara.

Selamat bekerja. Semoga penyelesaian KN Itjen berjalan dengan lancar.

Kontributor: Lauren

RAPAT KONSOLIDASI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP BKPM KE LEVEL 3

#simendit #mmcsipid #antikorupsi #rapatkonsolidasi

#asnkerentanpakorupsi #inspektoratinvestigasi #sehattanpakorupsi

Selasa (8/01/2019) Inspektur BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal Bapak Slamet Purwo Santoso, SE, M.Si beserta Tim melakukan kunjungan kedinasan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk melakukan studi banding atas keberhasilan meningkatkan level kapabiltas (IACM) Internal Audit Capability Model Itjen Kemenkes ke level 3 pada tahun 2018, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan diwakili oleh Ibu Inspektur Investigasi drg.Rarit Gempari MARS, QIA beserta Auditor Madya dan Kepala Bagian APTLHP menerima perwakilan dari BKPM diruang Rapat Itjen R312 lantai 3 Gedung Adhyatma Jakarta. Dalam kesempatan ini Bapak Inspektur BKPM melontarkan beberapa pertanyaan dan upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal kementerian Kesehatan didalam meningkatkan level kapabilitas APIP Aparat Pengawas Intern Pemerintah, menanggapi hal tersebut Ibu Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan memberikan beberapa contoh perbaikan-perbaikan didalam meningkatkan level kapabilitas APIP ke level 3 diantaranya:

1.      Melakukan pendokumentasian KKA (Kertas Kerja Audit), PKA (Program Kerja Audit) dan reviu berjenjang secara elektronik dengan SIMENDIT (Sistem Manajemen Audit) sehingga seluruh proses didalam melakukan kegiatan pengawasan dapat termonitor dan terkendali.

2.    Pelaksanaan pemantauan tindaklanjut LHA juga sudah menggunakan aplikasi berbasis web SIPEDIT sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat langsung terinput di aplikasi secara real time dan dapat langsung dibuatkan berita acaranya.

3.  Melakukan reviu dan perbaikan pada Piagam Audit Internal (Audit Charter) dengan memberikan penjelasan dan lampiran.

4. Terkait dengan penugasan pengawasan di Inspektorat Investigasi untuk melakukan klarifikasi dan ADDT telah tersedia pedoman baku dalam bentuk buku, juga untuk dumasdu telah terdapat pedoman pelaksanaannya

5.      Penyusunan PKPT berbasis risiko

6.    Melakukan telaah sejawat lintas Kementerian, secara explisit terkait pedoman pelaksanaan telaah sejawat memang belum ada di Itjen Kemenkes namun untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Itjen Kemenkes mengacu pada pedoman telaah sejawat AAIPI Induk Organisasi APIP.

Diskusi berlanjut terkait dengan permasalahan teknis di BKPM dalam upaya-upaya meningkat nilai Kapabilitas APIP (IACM) kelevel 3, peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional menjadi perhatian penting Presiden Joko Widodo. Presiden memberikan target kepada BPKP selaku pembina APIP untuk meningkatan kapabilitas APIP pada tahun 2019 sebanyak 85% sudah berada pada level 3, APIP diharapkan dapat berperan sebagai penjamin mutu, sebagai garda depan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan dan memenuhi prinsip 3E yaitu efektifitas, efisiensi dan ekonomis. Bapak Inspektur BKPM berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan sangat berharap kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut. Semoga rapat konsolidasi ini ada manfaatnya untuk Kementerian Kesehatan dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kontributor : Yasrizal

GELAR PENGAWASAN HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU DI INSPEKTORAT INVESTIGASI

#simendit #mmcsipid #antikorupsi #gelarpengawasan

#asnkerentanpakorupsi #inspektoratinvestigasi #sehattanpakorupsi

Mengawali tahun 2019 Inspektorat Investigasi melakukan kegiatan gelar pengawasan/ekspose internal hasil audit dengan tujuan memberikan pemahaman kepada setiap auditor inspektorat investigasi untuk mengenal suatu kasus dan mencari solusi bagaimana pemecahan masalah kasus yang akan dan telah dihadapi oleh setiap auditor.

Gambar 1. Gelar Pengawasan Dipandu oleh Inspektur Investigasi

Gelar pengawasan dibuka oleh Inspektur Investigasi pada pukul 13.00 WIB dengan diselingi arahan mengenai refreshment  kepada seluruh personil di inspektorat investigasi dan khususnya kepada tim yang akan berangkat bertugas melakukan pendampingan WBK untuk memberikan pemahaman kepada satuan kerja terhadap pentingnya menolak gratifikasi dibandingkan daripada melaporkan gratifikasi yang diterima ASN dari satuan kerja. Kemudian tidak lupa Inspektur investigasi mengingatkan kepada seluruh peserta gelar pengawasan agar selalu menjaga kerahasiaan atas setiap data dan informasi dari pemaparan hasil audit.

Kemudian acara dilanjutkan dengan Presentasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu terhadap salah satu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari saudara Ahmad Suryaman selaku Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim dalam audit tersebut.

Gambar 2. Ahmad Suryaman memberikan pemaparan tentang hasil Audit. 

Ahmad Suryaman dalam gelar pengawasan hasil audit memaparkan secara gamblang, jelas dan lugas atas mulai dari dasar penugasan, ruang lingkup, hipotesis, modus, dan bukti audit dari setiap temuan hingga kesimpulan dari audit yang telah dilakukan sehingga seluruh peserta gelar pengawasan mengamati secara seksama pemaparan tersebut.

Setelah selesai pemaparan hasil audit dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta gelar pengawasan, yang kemudian diakhiri dengan apresiasi yang tinggi dari Inspektur Investigasi atas pemaparan hasil audit secara lengkap dan detail dari Ahmad Suryaman beserta Tim.

Kontributor : M. Taufiq Nugroho

HAPPY NEW YEAR 2019

Selamat Tahun Baru 2019

Harapan baru, semangat baru, semoga kita semiua tambah sehat, mendekatkan diri pada Allah SWT lebih baik lagi.

Amin YRA.

Penganugrahan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2018 Oleh Kementerian PAN RB kepada RS Kanker Dharmais Jakarta

#rarit #MMC-SIPID #antikorupsi #investigasi #asnkerentanpakorupsi #banggatidakkorupsi #simendit #sehattanpakorupsi

Tahun 2018 ini Kementerian Kesehatan mengajukan sebayak 11 satker untuk penilaian Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada Kementrian PAN RB. Pada bulan Oktober BPS telah melakukan survei Persepsi Korupsi dan kualitas pelayanan publik terhadap10 satker yang diajukan untuk penilaian, dari hasil survei BPS tersebut 4 satker Kementeian Kesehatan yang dapat dilakukan Evaluasi oleh Kemenpan RB yaitu BPPK Jakarta, KKP Kelas II Padang, Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara dan RS kanker Dharmais Pada Bulan November. Dari hasil survei oleh BPS serta Evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB diumumkan hasil bahwa RS Kanker Dharmais berhak Memperoleh Penganugrahan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2018, yang diserahkan pada Tanggal 10 Desember 2018 di Golden Ballroom The Sultan Hotel Residence Jakarta.

Selamat untuk RS Kanker Dharmais sebagai satu-satunya satker dari Kementerian Kesehatan yang memperoleh Penganugrahan Zona Integritas Menuju WBK tingkat Nasional Tahun 2018, semoga hal ini bisa menginspirasi satker lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan dan da[at memberikan pelayanan masyarakat lebih baik lagi dimasa datang.